Status Aceng Fikri Masih Belum Aman

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serius merespons posisi Bupati Garut Aceng HM Fikri dari posisinya. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (11/12/2012), Gamawan kembali menegaskan sikap pemerintah.

Menurut Gamawan dalam satu dua hari ke depan, pihaknya akan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Barat dan DPRD Garut. Tujuannya agar terjadi satu pandangan dalam menyikapi perkara Aceng. "Agar DPRD Garut dengan Kemendagri tidak berbeda pandangan," Gamawan memberi alasan.

Bagaimana bila mekanisme politik yang saat ini tengah berlangsung di DPRD Garut melalui Panitia Khusus mengalami kebuntuan? Gamawan memiliki jalan keluarnya. "Masih ada jalur-jalur lain. Karena itu kita harus menunggu," kilah Gamawan.

DPRD Garut memang telah membentuk Pansus untuk merespons polemik pernikahan Bupati Garut Aceng HM Fikri. Pekan lalu, parlemen Garut bertemu dengan Bupati Garut. Proses politik saat ini tengah berlangsung. Beberapa elemen masyarakat di Garut termasuk mahasiswa ikut menyuarakan desakan pelengseran Aceng.

Selain perkara pernikahan yang menimbulkan polemik publik, Aceng juga dililit perkara tudingan penipuan ratusan juta rupiah terkait pemilihan Wakil Bupati Garut yang ditinggalkan aktor Dicky Chandra. Awal pekan ini Aceng memenuhi panggilan Polda Jawa Barat.

Merespons sikap pemerintah yang berambisi melengserkan Aceng HM Fikri, pengacara Bupati Garut Ujang Syujai merajuk. Dia menduga, sikap Gamawan ini karena desakan Presiden SBY. "Mungkin karena ada tekanan dari SBY. Tapi itu tetap tidak mendasar," ujar Syujai saat dihubungi INILAH.COM di Garut, Selasa (11/12/2012) malam.

Istana memang dengan cepat merespon polemik Aceng. Sedikitnya, dua kali pihak Istana merespons kontroversi Aceng. Melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha hingga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang langsung bergerak cepat mengirimkan utusan ke Garut.

Langkah cepat Istana ini melengkapi sikap serupa saat merespon perkara yang tak jauh beda. Di kalangan kabinet, beberapa contoh kasus terkait perkara polemik rumah tangga berujung pada pencopotan dari posisi kabinet.

Sebut saja yang terbaru yang menimpa bekas Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa. Ia dicopot dari kursinya setelah mencuat perkara rumah tangganya ke publik. Kursi Suharso diganti rekan separtainya Djan Faridz.

Apakah Aceng bakal mengalami nasib serupa? Aceng berbeda kasus. Ia dipilih melalui jalur politik melalui pemilihan langsung. Bisa saja kursi Bupati melayang dari tangan Aceng, meski prosesnya tak semudah mencopot menteri di kabinet. Politik lokal menjadi faktor yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kita lihat saja